Presiden & Kepala Daerah Milik Rakyat, Bukan Partai

Seorang presiden dan kepala daerah selayaknya harus mencopot jabatan politik dalam struktural partai ketika terpilih menjadi seorang kepala pemerintahan. Lantaran, seorang presiden merupakan kepala negara dalam sebuah pemerintahan yang dimiliki rakyat dan bukan milik partai politik.

Presiden RI pertama – Ir. Soekarno dan DR. Sam Ratulangi

“Iya betul, jadi dia begitu jadi presidennya rakyat Indonesia maka dia bukan ketua dewan pembina partai dan dia bukan ketua umum partai politik tertentu, memang begitu seharusnya,” kata pengamat politik 7 (Seven) Strategic Studies – Mulyana W. Kusuma saat diskusi bertema “Urgensi Konstitusi Baru” di Hotel Acacia, Jakarta, Sabtu (1/9).

Lebih lanjut mantan anggota KPU ini juga memberikan contoh, pada era Presiden Soekarno pola kepemimpinan sangat terlihat pada saat para partai politik di masanya merayakan Hari Ulang Tahun (HUT). “Bung karno itu, kalau ada HUT partai politik lain seperti partai Katolik, partai Islam, PKI, Partai MURBA, NU maka dia berpidato. Karena dia sebagai presiden bukan lagi sebagai pendiri PNI. Dia adalah presiden dari semua parpol,” imbuh Mulyana.

“Jadi dia harus menanggalkan jabatan strukturalnya di partai, jadi dia bukan lagi presidennya salah satu partai tapi presidennya rakyat Indonesia. Menteri juga harus begitu, gubernur walikota dan bupati juga harus begitu,” pungkasnya. (Editor : Rafans Manado – Sumber, Liputan6.com SCTV),-

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Disini :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s