Terorisme Belum Tamat Di Indonesia

Tiga peristiwa penyerangan terhadap pos polisi di Solo sepanjang dua pekan terakhir Agustus lalu, menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Tanah Air belum tamat.

Foto Ilustrasi (Statik.tempo.co – Koran Tempo)

Adanya bahaya laten terorisme, terjawab setelah pada Jumat (31/8) lalu, atau sehari setelah penembakan yang menewaskan seorang anggota Polri di Pos Polisi Singosaren Plaza, Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap seorang terduga teroris dan menewaskan dua terduga lainnya dalam dua penyergapan secara terpisah di Solo dan Kabupaten Karanganyar. 

Menyimak aksi teror di Solo, kita melihat satu perubahan pola pelaku. Jika sebelumnya, teroris acap melancarkan serangan bom di tempat-tempat keramaian, sehingga menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak, kali ini mereka memilih langsung menyerang aparat. Teroris seolah ingin mengirim pesan, saat ini Polri adalah musuh utama mereka, karena Polri terbukti mampu mengungkap dan menamatkan aksi sejumlah gembong teroris.

Atas alasan itulah, teroris sengaja melancarkan teror terbuka terhadap institusi Polri. Namun, bukan berarti kini aparat Kepolisian menjadi sasaran tunggal operasi teroris. Masyarakat sipil harus tetap meningkatkan kewaspadaannya mengingat sifat teror yang tak terduga. Tak bisa dimungkiri langkah antisipasi terhadap ancaman teroris terkadang lemah. Hal itu tercermin dari penjagaan di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya, yang diperketat setelah muncul aksi teror.

Sebaliknya, di kala teroris berdiam diri, penjagaan dikendurkan. Negara, melalui aparat keamanan, harus menunjukkan kepada teroris bahwa gerakan mereka mudah dipatahkan. Negara tidak boleh kalah menghadapi setiap ancaman yang mengganggu kamtibas, dan dalam menjalankan tugasnya melindungi setiap warga negara. Perlunya langkah proaktif, karena sebagai ideologi radikal, terorisme tak bisa ditangkal dan dilawan dengan kekuatan senjata atau operasi militer. Terorisme juga tak bisa dibungkam dengan setumpuk aturan hukum mengenai intelijen dan antiteror.

Terorisme dan radikalisme sebagai sebuah ideologi, akan lebih efektif jika dilawan dengan ideologi yang telah disepakati menjadi empat pilar utama, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, ditambah pemahaman agama yang tepat. Bila diformulasikan, ada tiga langkah yang perlu diambil untuk menumpas dan menangkalnya.

Pertama, secara represif, berupa perburuan para teroris yang telah dideteksi. Hal ini untuk mempersempit ruang gerak mereka. Kedua, langkah preventif, dengan meningkatkan kewaspadaan di tempat-tempat yang berpotensi menjadi target serangan teroris, seperti hotel mewah, pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, dan objek-objek vital termasuk yang terkait dengan kepentingan asing. Ketiga, langkah pre-emptive dengan mengintensifkan kontraterorisme. Langkah ini tidak hanya melibatkan aparat keamanan dan intelijen, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, agar tidak tercipta komunitas yang menjadi tempat persemaian terorisme dan radikalisme. Kita harus menyadari dua karakter massa yang rawan disusupi paham terorisme dan radikalisme, yakni kemiskinan dan rendahnya pendidikan, yang banyak dijumpai di Indonesia. Kemiskinan adalah pangkal dari rendahnya pendidikan.

Rakyat yang kurang pendidikannya, dengan mudah diindoktrinasi dengan pandangan hidup dan pemahaman agama yang sesat, yang mengarah pada terorisme dan radikalisme. Dalam perkembangannya, kemiskinan dan rendahnya pendidikan bukan faktor utama yang menyuburkan terorisme dan radikalisme. Berkaca pada beberapa kasus teror bom sebelumnya, seperti bom buku dan ancaman bom di sebuah gereja di Serpong, pelakunya justru dari kalangan terdidik, dan tergolong bukan rakyat jelata.

Oleh karenanya, aparat keamanan dan intelijen harus mendeteksi dan memantau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan perguruan tinggi, serta ceramah-ceramah keagamaan di tempat ibadah, yang disinyalir menyebarkan pemahaman agama yang salah. Selain memperkuat operasi intelijen, perlu juga dikembangkan pendampingan di basis-basis massa yang dinilai rawan.

Pendampingan tersebut harus melibatkan tokoh agama, kalangan pendidik, dan tokoh masyarakat, yang menempatkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai harga mati. Pelibatan masyarakat tersebut, selain untuk mencegah meluasnya indoktrinasi ajaran sesat, terutama yang mengatasnamakan agama, sekaligus memutus mata rantai perekrutan teroris baru. Pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat harus memberi pemahaman yang tepat mengenai ajaran agamanya.

Sebab, mayoritas penduduk kita yang miskin dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, sangat permisif terhadap paham terorisme. Upaya mematahkan terorisme menjadi krusial dan seolah tiada akhir. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah mematikan tempat persemaiannya, yakni ketimpangan ekonomi dan sosial, serta pendidikan spiritual dan intelektual. Dua hal itulah yang diyakini mampu membendung berkembangnya terorisme dan radikalisme secara efektif, di samping terus meningkatkan kemampuan intelijen untuk mengendus setiap ancaman yang mungkin muncul di masyarakat.  (Sumber : http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/terorisme-belum-tamat/24164 – Senin, 3 September 2012 | 14:12),-

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Disini :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s