KAHMI : Mengkritik Fungsi Kepemimpinan Nasional

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Kolektif Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) – Nurmansyah E. Tanjung mengkritik fungsi kepemimpinan nasional. Menurut KAHMI, ada tiga persoalan yang sangat penting terkait hal tersebut.

Logo KAHMI

Masalah pertama, adalah mobilitas kepemimpinan nasional saat ini lebih berdasarkan pada sebuah nilai harga, bukan pada proses kaderisasi yang matang. Kecenderungan ini melahirkan gejala politik transaksional di level kepemimpinan nasional.

Banyak pemimpin yang mobilitas vertikalnya lebih mengandalkan pada nilai sebuah harga, ketimbang melalui proses kaderisasi yang matang. Dari politik transaksional itu, mereka ‘otomatis’ jadi pemimpin, bukan secara sistematis mengikuti langkah sehingga menjadi pemimpin yang siap.

Masalah kedua, adalah kelambatan pemimpin nasional dalam menangani berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Masalah tersebut di antaranya perbedaan etnis, pengakuan terhadap pluralisme, konflik keagamaan, dan penegakan HAM.  Pemimpin nasional tidak tegas menghadapi banyaknya persoalan kebangsaan itu.

Masalah ketiga, adalah kepemimpinan nasional kerap terjebak dalam konflik kepentingan (vested of interest). Kepemimpinan di Tanah Air saat ini cenderung memperlihatkan ambisi mewujudkan kepentingan kelompok dan golongan.

Seseorang pemimpin harusnya mampu berdiri di atas semua golongan. Pemimpin itu harusnya mewujudkan visi dan misinya untuk kepentingan bangsa dan harus memposisikan dirinya sebagai milik semua.

KAHMI pun mengajukan tiga solusi konkret, yakni dari segi internal, pentingnya kembali melakukan intensifikasi, reaktualisasi, dan redefinisi terhadap model kaderisasi HMI. Kaderisasi memegang peran penting dalam melahirkan calon pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan disiplin tinggi.

KAHMI harus berkomitmen dalam menjadikan proses kaderisasi sebagai kawah candradimukanya HMI dalam melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas tinggi.

Perbaikan juga perlu dilakukan dari segi eksternal. KAHMI mendorong agar semua elemen bangsa yang berperan dalam melahirkan calon pemimpin nasional, seperti KPU, Bawaslu, Mendagri, Eksekutif dan Legislatif, secara selektif dan sistematis mengawal lahirnya calon pemimpin yang memiliki integritas.

Solusi ketiga, adalah mendorong untuk optimalisasi peran tiga pilar demokrasi dalam melahirkan pemimpin nasional yang tepat. Ketiga pilar tersebut, yakni negara, civil society, dan pengusaha, harus bekerjasama menghadirkan calon pemimpin.

Misalnya, pendidikan kewargaan sebagai satu instrumen menyiapkan calon pemimpin bangsa, jangan hanya diajarkan pada civil society, melainkan juga harus dikembangkan oleh kelompok pengusaha. Agar pengusaha juga ikut berkonstribusi dalam mewujudkan kepemimpinan nasional. (Editor : Rafans Manado – Sumber, okezon.com),-

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Disini :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s