FPI Memprotes Non Muslim Jadi Wagub DKI Jakarta

Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) pada hari Selasa tanggal, 9 Oktober 2012 menggeruduk Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar merevisi SK Gubernur tentang jabatan wakil gubernur di beberapa lembaga di Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Wakil Gubernur DKI Jakarta (Foto, Google)

Tuntutan FPI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta itu terkait jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan jabatan ex officio dalam sejumlah lembaga keislaman.

Menurut FPI, Wagub DKI Jakarta terpilih Basuki Tjahaja Purnama tidak tepat menduduki jabatan-jabatan keislaman itu sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya soal jabatan Wakil Gubernur Jakarta.

FPI mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk menunda pelantikan tersebut sebelum ada pencabutan semua peraturan perundangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengatur jabatan ex officio Wagub DKI Jakarta.

FPI juga mendesak DPRD DKI Jakarta agar membuat peraturan daerah mengenai larangan bagi non muslim untuk memegang jabatan dalam lembaga Islam yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta.

Berkaitan dengan itu, Direktur Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras)Usman Hamid, menilai bahwa tuntutan FPI untuk menunda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hanya terkait permasalahan administratif. Ia berharap desakan FPI itu tidak sampai menghambat pelantikan gubernur baru.

“Saya kira masyarakat kita sudah semakin cerdas dan makin rasional dalam berpolitik. Cara-cara tuntutan seperti itu silakan saja. Tetapi apabila kita hanya berkutat dalam perbedaan agama, saya kira kita bisa saja membuang peluang-peluang untuk membangun Jakarta ke arah yang lebih positif”. Demikian Usman.

“Saya kira itu soal administratif saja, Jokowi (gubernurJakarta  terpilih Joko Widodo) bisa ambil alih tugas itu. Yang jadi masalah bukan Ahok-nya, tapi jabatannya. Kewajiban yang ada pada Wagub adalah kewajiban jabatan, bukan kewajiban Ahok bahwa Ahok sebagai orang yang diberi amanah,” kata Usman.

Usman berpendapat, FPI harus bisa belajar menghargai perbedaan, terutama di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. “Saya kira itu bisa dibicarakan. Menurut saya, kita harus belajar mulai terbiasa menerima perbedaan,” katanya.

Ia juga mengimbau agar warga Jakarta tidak lagi membawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ke muka publik. Cukuplah sudah isu SARA bergulir pada pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKIEndah S. Pardjoko, mengatakan apabila tuntutan FPI adalah meminta pencabutan semua peraturan perundangan terkait masalah tersebut, pihaknya tidak bisa menyanggupi. Begitu pula dengan permintaan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih hingga ada kepastian perubahan aturan terkait masalah tersebut. Ia menilai hal itu tak mungkin dilakukan mengingat saat ini Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Gubernur DKI tak bisa mengeluarkan keputusan strategis.

“Buat kami tuntutan ini normatif. Posisi Pak Ahok sebagai Wagub, bisa digantikan dengan Sekda atau langsung oleh Gubernur. Jadi kalau diminta sebelum pelantikan harus ada konsensusnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta cuma bisa memberikan rekomendasinya kepada Kesbang Pemprov DKI Jakarta,” kata Endah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa. (Editor : Rafans Manado – Sumber, Kompas.com),-

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Disini :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s