Polisi Harus Pantau Lembaga Agama Radikal

Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap teroris belum efektif. Berkaitan dengan itu sejumlah lembaga mendesak agar pihak kepolisian untuk memantau lembaga keagamaan yang selama ini dianggap radikal.

Deradikalisasi – Ilustrasi (Foto, Ucanews)

“Pemerintah dan polisi harus serius memantau mengatasi lembaga keagamaan yang selama ini radikal. Kalau dibiarkan akan menjadi pensuplai bagi kuncup-kuncup teroris baru,” kata Ketua Tanfidziyah NU Kacung Marijan.

Ia juga mengatakan, upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal itu terbukti ketika bekas tahanan teroris tidak bisa lepas dari jaringan kelompoknya.

Senada juga diungkapkan oleh LSM Pencegahan Terorisme Lazuardi Birru, yang menilai program deradikalisasi, yang dilakukan oleh pemerintah terhadap teroris belum efektif.

“Ada beberapa LSM juga melakukan deradikalisasi, namun masih belum optimal karena belum menyelesaikan permasalahan. Kemudian belum langsung fokus dan tersinergiskannya antara lembaga tadi,” jelas Ketua Lazuadi Birru Dhyah Madya Ruth Sri Ningrum.

Dhyah juga meminta masyarakat turut aktif dalam upaya menetralkan paham-paham radikal di Indonesia, termasuk bersedia menerima dan merangkul bekas teroris yang keluar dari penjara.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama beberapa tahun terakhir gencar melakukan kegiatan deradikalisasi atau program menetralkan paham-paham radikal di masyarakat. Namun, salah satu penasihat BNPT Sarlito Wirawan mengatakan, program deradikalisasi tahun lalu gagal.

Sementara itu Kepolisian RI melaporkan pihaknya telah menangkap sekitar 800 teroris beserta anggota jaringannya dalam kurun sepanjang 2002-2012, kata Kepala Sub Bagian Deradikalisasi Bidang Pencegahan Densus 88, Komisaris Polisi Kurnia Wijaya.

“Teroris itu termasuk mereka yang tertembak saat penangkapan. Mereka yang tertangkap hidup itu sebagian besar telah diproses secara hukum,” katanya di Denpasar, Kamis.

Dalam rapat koordinasi pencegahan teroris tingkat Provinsi Bali dan pembentukan Forum Komunikasi Penanggulangan Teroris (FKPT) itu, dia mengajak seluruh komponen bangsa meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi radikal di Tanah Air.

Kewaspadaan, menurutnya, tetap penting mengingat tiga atau empat tahun mendatang 50 persen pelaku teror sudah menyelesaikan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sepakat menanggulangi radikalisme dan terorisme demi menjaga tegaknya NKRI.

“Kami semua ini bersaudara, harus bersatu,” kata Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj, usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PBNU dan DPP LDII, di Kantor DPW LDII Jawa Tengah, Semarang, belum lama ini.

Kesepakatan PBNU-LDII itu tertuang dalam MoU yang butir-butirnya, meliputi bidang dakwah deradikalisasi, pendidikan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, kedaulatan pangan, dan menjaga tegaknya NKRI.

Kerja sama bidang dakwah deradikalisasi dalam pelaksanaannya akan ditindaklanjuti melalui bidang organisasi masing-masing, yakni Lembaga Dakwah NU dan Koordinasi Bidang Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII. (Editor : Rafans Manado – Sumber, Ucanews.com),-

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Disini :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s